Sekretaris MA Strategi Mempertahankan WTP, Pengawasan, Koordinasi dan Komunikasi

Penulis : , Tanggal Posting : 17 Februari 2016

Bogor, Pada rabu malam (10/02). Bertempat di Auditorium gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015, dengan Semangat Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (MA RI), Bpk. Drs. Muhammad Ashar, SH.,MH. Dalam laporannya Muhammad Ashar, mennyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) atas laporan keuangan MA secara berturut-turut mulai dari tahun 2012, 2013 dan 2014 kepada para operator, para pengelola keuangan serta para murid terbaik mulai dari tingkat Satuan Kerja (Satker) Koordinator Wilayah (Korwil) Eselon I sampai tingkat Lembaga yang telah bersama-sama berkomitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan target pimpinan MA. 

Perjuangan dalam mewujudkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sangatlah berat apalagi di tahun 2015 merupakan implementasi dari pemerintah secara penuh dalam laporan keuangan yang berbasis akrual dengan dukungan penuh dari pimpinan mulai dari sumber daya manusia, para operator yang kapabel dan berintegritas tinggi karena di tuntut untuk memahami alur dokumen sumber, analisa data dan rekaman kedalam aplikasi yang sesuai dengan transaksinya, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi dan komunikasi yang optimal dengan unit-unit terkait di internal dan external dalam rangka mempertahankan opini WTP. Tujuan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan laporan keuangan ma yang berbasis akrual di tahun 2015 yang handal, yang akurat dan akuntabel perlu di adakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan dalam rangka persiapan penyusunsn laporan keuangan MA tahun 2015, yang harus di kirim tepat waktu kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Akutansi Keuangan dan Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kegiatan konsolidasi ini merupakan kegiatan pertemuan rutin Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan tujuan agar bagian akuntansi Biro Keuangan bersinergi dengan bagian Inventaris Kekayaan Negara IKN Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, selaku pembina pusat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan 7 unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan 31 satuan kerja unit pelaksana teknis koordinator wilayah DIPA 00501. Berangkat dari basis pelaporan keuangan yang dianut oleh Pemerintah RI berbasis akrual maka tidak dapat dihindari penggunaan aplikasi keuangan dan Barang Milik Negara yang baru. Dari hasil analisis pengamatan serta praktik terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, para Pembina di Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Inventarisir Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menemukan banyak kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan dalam proses bisnis aplikasi. Dengan demikian, pada kegiatan ini diharapkan terjadi interaksi aktif antara pembina dan peserta. 

Kegiatan ini diikuti oleh 76 peserta dari 7 unit eselon I dan 31 satuan kerja UPT Korwil DIPA 00501 yang diwakili oleh 1 orang operator sistem akuntansi keuangan dan 1 orang operator SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Barang Milik Negara) Rapat konsolidasi ini berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 09 Februari sampai dengan 14 Februari 2016. 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris MA Nurhadi dengan ditandai penyematan Name Tag kepada 3 perwakilan peserta terbaik antara lain 1. Andi Muhamad Airil Perwakilan dari Korwil PT Makassar. 2. Hepi Buburyati Perwakilan dari Korwil PTA Bengkulu dan Reja M Sajidin Perwakilan dari PTA Bandung. Di awal sambutan dan arahannya Sekretaris MA Nurhadi menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Keuangan dan BPKP yang selama ini telah melakukan pembinaan dan pendampinngan terhadap MA. Apresiasi juga diberikan kepada para pahlawan penngelola Keuangan dan pengelola BMN di 4 lingkungan Peradilan serta para Auditor Badan Pengawasan MA.
Nurhadi juga mengungkapkan baru-baru ini MA menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan pada urutan ke 4 dari lingkungan Kementerian dan Lembaga dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2015. 

Pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan UUD No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di pasal 9 Tentang Laporan Keuangan, dalam hal ini MA bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan di antaranya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dalam rangka mendukung tersusunnya laporan keuangan MA dan jajaran 4 lingkungan Peradilan di bawahnya yang akurat, yang handal dan akuntabel. 

Laporan keuangan ini merupakan tugas dan kewajiban dari Bagian Akutansi di bawah Badan Urusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan yang bersinergi dengan Bagian IKN pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi dan Badan Pengawasan. Laporan keuangan di tahun 2015 yang berbasis akrual yang telah diterapkan oleh pemerintah maka dengan kegiatan konsolidasi laporan keuangan mulai dari tingkat satker yang kita kompilasikan dan masing-masing korwil untuk dilakukan verifikasi, analisa dan mengevaluasi atas pelaksanaan laporan keuangan dan bmn, serta dilakukan juga perbaikan-perbaikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang di hadapi masing-masing satker di bawah korwil yang nantinya data yang diterima di pusat MA dan Badan Urusan Administrasi sebagai kompilator di tingkat lembaga MA, dengan data yang akurat dan sesuai akun peruntukannya. 

Parameter opini adalah akuntabilitas, transparansi dan performen dengan menggunakan rumus 3 E yaitu efektif, efisien dan ekonomis, MA juga telah mendorong untuk menuju wilaya Zona Integritas yaitu wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dengan 7 satker pailot projet yang akan di nilai oleh KPK, Ombudsman dan Menpan RB. Langkah dan strategi dalam mempertahankan WTP dengan cara berpikir cerdas dan memperbaiki system, peningkatan pengawasan, pengendalian serta koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyusun, mempersiapkan laporan keuangan di seluruh satker di unit kerja secara nasional dengan pningkatan dukungan dari Bagian Akutansi dan peran Badan Pengawasan MA. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat eselon I,II dan III di lingkungan Mahkamah Agung serta para peserta rapat konsolidasi

sumber : www.mahkamahagung.go.id